TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan kesiapannya menghadapi gugatan sengketa hasil pemilu yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca juga: Hashim: Prabowo dan Sandiaga Akan Hadiri Sidang Perdana di MK
"KPU akan mempersiapkan sebaik-baiknya untuk menghadapi dalil dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan MK," ujar Komisioner KPU Hasyim Asy'ari saat dihubungi Tempo, Sabtu, 25 Mei 2019.
Hasyim mengatakan pihaknya menghormati para peserta pemilu yang menempuh jalur konstitusional dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Melalui persidangan di MK, kata dia, nantinya kedua belah pihak, baik pemohon PHPU maupun termohon PHPU dapat saling membuktikan pendapat-pendapat ataupun alat bukti yang diyakini kebenarannya.
"Pada prinsipnya PHPU di MK menganut pandangan 'barangsiapa mendalilkan, maka dia harus membuktikan," kata Hasyim.
Untuk menghadapi sengketa hasil pemilu, kata Hasyim, KPU telah menunjuk lima firma hukum untuk menjalani sidang permohonan PHPU dari peserta pilpres maupun pilleg. "Khusus pilpres yang menangani yakni AnP Law Firm," ujar Hasyim.
Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atau Prabowo - Sandi telah mendaftarkan gugatan sengketa hasil pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Mereka mengajukan gugatan itu pada Jumat, 24 Mei 2019, pukul 22.45 WIB.
"Malam ini kami akan menyerahkan secara resmi permohonan itu. Dilengkapi dengan daftar alat bukti. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami akan melengkapi alat bukti," ujar salah anggota tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, di Gedung MK.
Baca: Kubu Prabowo Dekati Sejumlah Ahli untuk Jadi Saksi di Sidang MK
Bambang datang bersama adik Prabowo, Hashim Djodjohadikusumo dan Denny Indrayana, serta beberapa anggota tim kuasa hukum, seperti Teuku Nasrullah, Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Almir, dan Zulfadli.
